Pilkada 2018 Persoalan Ribuan Masyarakat Jawa Tengah Yang Tak Pernah Usai

 Pilkada 2018 Persoalan Ribuan Masyarakat Jawa Tengah Yang Tak Pernah Usai. Berlarut-larutnya persoalan ribuan warga Jawa Tengah yang terdampak proyek Waduk Kedungombo menjadi “bukti masyarakat paling bawah tidak diurus dengan baik”. Hal tersebut diungkapkan oleh calon gubernur Jawa Tengah Sudirman Said saat berdialog dengan warga sekitar Waduk Kedungombo di Desa Gilirejo, Kecamatan Miri, Sragen, Jateng, Minggu (27/5).

“Sudah puluhan tahun persoalan tersebut tidak terselesaikan dan kurang ada perhatian dari pemerintah untuk membantu menyelesaikan masalah ini,” kata Sudirman. “Jika insya Allah dipercaya masyarakat Jawa Tengah, saya akan bentuk Tim Khusus untuk mencari persoalan yang sudah berlarut-larut selama puluhan tahun ini,” kata Sudirman kepada ratusan warga sekitar Waduk Kedungombo yang datang dari Boyolali, Stagen, dan Grobongan itu.

Menurut mantan menteri ESDM itu, tim khusus ini nantinya akan berkoordinasi dengan para pihak yang terkait dalam masalah ini. Pemimpin Jawa Tengah, lanjutnya, harus hadir dan mencari solusi terbaik yang tidak menimbulkan masalah baru. Ribuan warga sekitar Kedungombo hingga saat ini belum menerima ganti rugi atas lahan mereka yang terkena proyek waduk. Padahal proyek itu sendiri dibangun sejak 1984.

Sudirman menambahkan, bukti lain masyarakat bawah tidak diurus dengan baik di Jateng adalah belum meningkatnya kesejahteraan buruh, petani, dan nelayan.“Petani, nelayan, dan buruh dibiarkan berjuang sendiri mempertahankan kehidupannya,” ungkap politisi yang akrab dipanggil Pak Dirman itu. Petani, lanjutnya, hingga kini sulit memperoleh pupuk. Menurutnya, Kartu Tani yang dikeluarkan pemerintah provinsi bukannya mempermudah malah mempersulit petani.

“Kami keliling ke seluruh Jateng selalu menerima keluhan soal kartu tani. Pada bilang kartu tani menyusahkan. Karena itu kami tegaskan sekali lagi kami akan mencabut kartu tani jika dipercaya masyarakat Jateng nanti,” tandasnya. Ia menilai bahwa kalangan nelayan Jateng juga mengalami kesulitan mempertahankan mata pencahariannya. Kebijakan pelarangan alat tangkap cantrang membuat para nelayan sulit melaut.

“Nelayan berjuang sendiri bagaimana caranya agar mereka bisa melaut untuk bisa mencari nafkah. Padahal seharusnya pemerintah provinsi hadir membersamai mereka. Ikut mencari solusi agar nelayan bisa melaut dengan aman dan nyaman,” urainya. “Sementara kalangan buruh terus menyuarakan perbaikan nasib. Menuntut perbaikan penghasilan agar bisa hidup layak,” sambungnya.
“Pemerintah harus hadir mengurus lapisan paling bawah di masyarakat. Bukankah tujuan bernegara adalah menciptakan kesejahteraan umum, meningkatkan kecerdasan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamain abadi dan keadilan sosial,” pungkasnya.